DPRD, Dan Pemkab Kotabaru Beri Ruang Toleransi, Dokumen Kapal Nelayan Ditenggat Rampung Akhir Desember 2026
NEWSBIN86.COM KOTABARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru bersama Pemerintah Daerah, dan Instansi terkait Mengambil Langkah Cepat guna Mengatasi Persoalan Administrasi yang dihadapi Nelayan. Newsbin, pada Selasa 09 November 2026.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang Digelar Senin (9/11), ruang Rapat DPRD, Disepakati Pemberian Toleransi Pengurusan Dokumen Kapal hingga Akhir Desember 2026 demi Menjaga Keberlangsungan Mata Pencaharian Nelayan Lokal.
Rapat Strategis Dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, bertempat di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru. Hadir Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., Perwakilan Kantor Kesyahbandaran, dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kotabaru – Batulicin yakni Kasi Status Hukum, dan Sertifikasi Kapal (SHSK) Afzhal, S.Sit., M.Mar.E., Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, Jajaran Anggota DPRD serta Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang hadir Membawa Aspirasi Kelompok Nelayan setempat.
Dalam Forum tersebut, Usman Pahero Mengungkapkan Keluh Kesah Nelayan terkait Keterlambatan Penerbitan Dokumen Kapal yang telah Memakan Waktu hingga Beberapa Bulan terakhir.
Menurutnya, Hambatan Administratif ini tidak hanya Menunda Aktivitas Melaut, tetapi juga Berdampak pada Pembengkakan Biaya Operasional Nelayan.
Ia berharap ada Kepastian Waktu Penyelesaian serta Peningkatan Koordinasi yang lebih Erat antara Pemilik Kapal, dan Instansi Berwenang agar Masalah Serupa tidak terus Berlarut-larut.
Menanggapi hal tersebut, Perwakilan KSOP Batulicin, Afzhal, menjelaskan, bahwa Kendala yang Terjadi Umumnya Bersumber dari Belum Lengkapnya Persyaratan Administrasi serta Tahapan Proses Pengukuran Kapal.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin Memperbaiki Pelayanan. Apabila terdapat Kekurangan Administrasi, kami berharap Segera Dilengkapi agar Proses Penerbitan Sertifikat Kapal dapat Berjalan Lebih Cepat,” Ujar Afzhal.
Sebagai Bentuk Keberpihakan Terhadap Ekonomi masyarakat Pesisir, Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru Memberikan Kebijakan Khusus berupa Toleransi Rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi Nelayan yang Kapalnya masih dalam Proses Pengurusan Dokumen.
“Kami Memberikan Toleransi hingga Akhir Desember 2026. Namun, Para Nelayan Tetap Wajib Melengkapi Seluruh Dokumen yang Dipersyaratkan agar Kedepannya Aktivitas Pelayaran, dan Penangkapan Ikan dapat Berjalan Sesuai Ketentuan Hukum yang berlaku,” Tegas Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, H. Zaenal Arifin.
Dukungan serupa juga Disuarakan oleh Kasat Polairud Kotabaru, M. Rifani, yang Mengapresiasi Sinergi Lintas Instansi ini. Menurutnya, langkah tersebut Tidak Hanya Membantu Menyelesaikan Persoalan Administrasi Nelayan, tetapi juga Tetap Menjamin Aspek Pengawasan, dan Keselamatan Pelayaran.
Di sisi lain, Anggota DPRD yang hadir Menekankan Pentingnya Solusi yang Berpihak pada Stabilitas Ekonomi masyarakat Pesisir. Keterlambatan Dokumen Kapal dinilai Membawa Efek Domino, mulai dari Pemilik Kapal hingga Para Anak Buah Kapal (ABK) beserta Keluarganya yang Menggantungkan Hidup dari Hasil Laut.
Menutup Jalannya Rapat, Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti Merumuskan Sejumlah Poin Kesepakatan Penting, di antaranya:
- Memperkuat Komunikasi Dua Arah antara Pemilik Kapal, dan Pihak KSOP.
- Mempercepat Proses Penerbitan Sertifikat Kapal yang Sedang Berproses.
- Mendorong Nelayan agar Proaktif Melengkapi Dokumen Perikanan yang dibutuhkan.
Selain itu, Dinas Perikanan Kotabaru dipastikan akan Mengambil Peran Aktif dalam Membantu Koordinasi dengan Dinas Kelautan, dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan guna Mempercepat Penyelesaian Administrasi Perikanan Para Nelayan.
Melalui Sinergi Lintas Sektor ini, diharapkan Persoalan Administrasi Kapal Nelayan dapat Tuntas Tepat Waktu, sehingga Kepastian Hukum, Keselamatan Pelayaran, dan Roda Perekonomian masyarakat Pesisir Kotabaru dapat Terus Terjaga dengan baik.
Rzq.
