DIDUGA OKNUM KADES LEGALKAN PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR, CAMAT SEBUT PENYALAHGUNAAN WEWENANG..!!!
NEWSBIN86.COM WAY KANAN – Dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh Oknum Kepala Kampung (Kades) Jukuh Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, menjadi Sorotan. Newsbin, pada Selasa, 10/11/2026.
Pasalnya, Kepala Kampung tersebut Diduga Menandatangani, dan Membubuhkan Stempel Resmi pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang Berkaitan dengan Pernikahan Anak Dibawah Umur Tanpa Adanya Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.
Berdasarkan Informasi, dan Dokumen yang Diperoleh, Surat tersebut Dibuat pada Kamis, 15 Oktober 2026 serta Disaksikan oleh Dua Orang Saksi, yakni Sdr. Wahidin sebagai Saksi I, dan Sdr. Kalman sebagai Saksi II.
Tindakan Penandatanganan, dan Pembubuhan Stempel oleh Kepala Kampung tersebut Memunculkan Pertanyaan Serius Mengenai Kewenangan Pemerintah Kampung dalam Menyikapi Pernikahan Anak Dibawah Umur.
Apakah Dokumen tersebut Hanya Sebatas Surat Pernyataan Administratif atau Justru Digunakan untuk Memfasilitasi Proses yang seharusnya Terlebih Dahulu Memenuhi Ketentuan Hukum Perkawinan..???
Kepala KUA Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, saat Dikonfirmasi Menyatakan, bahwa Pihaknya Tidak Pernah Mengetahui Adanya Pernikahan tersebut. Menurut Kepala KUA, Apabila Terdapat Pasangan yang Hendak Melangsungkan Pernikahan Tetapi Belum Memenuhi Batas Usia Perkawinan, KUA Wajib Menolak Permohonan Pencatatan Perkawinan sampai Persyaratan Hukum terpenuhi.
Penolakan tersebut Menjadi Dasar bagi Pihak yang Bersangkutan untuk Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama. Pernyataan tersebut semakin Menimbulkan Tanda Tanya Mengenai Proses Pernikahan yang Diduga Berlangsung Tanpa Melalui Mekanisme Dispensasi sebagaimana Diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
Sementara itu, Camat Banjit menegaskan, bahwa Tindakan Kepala Kampung tersebut Merupakan Bentuk Penyalahgunaan Wewenang. Pernyataan Camat tersebut Menjadi Perhatian Serius, Mengingat Kepala Kampung Merupakan Penyelenggara Pemerintahan yang seharusnya Menjalankan Tugas Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, bukan Menerbitkan atau Menandatangani Dokumen yang Berpotensi Menimbulkan Persoalan Hukum.
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menetapkan, bahwa Perkawinan hanya Diizinkan Apabila Pria, dan Wanita telah Mencapai Umur 19 Tahun.
Apabila Terjadi Penyimpangan Terhadap Ketentuan tersebut, Orang Tua Pihak Pria dan/atau Wanita dapat Meminta Dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan Alasan Sangat Mendesak Disertai Bukti-bukti Pendukung yang cukup.
Persoalan Ini Tidak Boleh Dipandang Sekadar Urusan Administrasi Pemerintahan Kampung..!!!
Apabila Benar Terdapat Pernikahan Anak Dibawah Umur tanpa Melalui Mekanisme Hukum yang Diwajibkan, maka Perlu Dilakukan Pemeriksaan Menyeluruh Terhadap Proses, Dokumen, Pihak-pihak yang Terlibat serta Tujuan Diterbitkannya Surat Pernyataan tersebut.
DESAK PEMERIKSAAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK..!!!
Menyikapi Persoalan ini, Diperlukan Langkah Tegas dari Pemerintah Kecamatan Banjit, Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk Melakukan Klarifikasi serta Pemeriksaan secara Objektif.
ASS ADV RIYANTO Menegaskan, “Jangan sampai Dokumen yang Ditandatangani Pejabat Pemerintahan justru Menjadi Sarana untuk Membenarkan Tindakan yang Berpotensi Bertentangan dengan Ketentuan Hukum, dan Mengabaikan Perlindungan Terhadap Anak,” Tegasnya.
Hingga Publikasi Nasional ini Diterbitkan, Pihak Kepala Kampung Jukuh Batu masih perlu Diberikan Ruang untuk Menyampaikan Klarifikasi, dan Hak Jawab Terkait Maksud, Dasar Hukum, Tujuan Penandatanganan serta Pembubuhan Stempel pada Surat tersebut.
NEWSBIN86.COM akan terus Mengawal Perkembangan Persoalan ini Demi Tegaknya Supremasi Hukum, dan Perlindungan Hak Anak.
Bersambung..!!!
Teamred.
