WhatsApp Image 2026-11-18 at 15.16.15
Bagikan ke :

NEWSBIN86.COM BOGOR – Rizwan Riswanto Serukan Konsolidasi Masyarakat Sipil, Desak Persoalan Kabupaten Bogor Dilaporkan kepada Presiden RI. Newsbin, pada Rabu, 18/11/2026.

Ketua Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu (PETISI 26) sekaligus Ketua BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor, Rizwan Riswanto, melontarkan Kritik terhadap Tata Kelola Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penegakan Hukum di Kabupaten Bogor.

Dalam Pernyataan Resminya, Rabu (18/11), Rizwan menilai sejumlah Persoalan Mendasar di Kabupaten Bogor perlu Mendapatkan Perhatian serius, mulai dari Kondisi Fiskal Daerah, Prioritas Belanja APBD, Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR), Penataan Ruang, hingga Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan.

Ia menyoroti Dugaan Ketidakseimbangan antara Kondisi Keuangan Daerah dengan sejumlah Kegiatan yang dinilai tidak Mencerminkan Skala Prioritas Kebutuhan masyarakat.

“Kita tidak bisa terus menutup mata melihat kondisi sesungguhnya di Kabupaten Bogor saat ini. Daerah mengalami Defisit Anggaran, dan Kas Daerah Kosong, tetapi di saat yang sama muncul Berbagai Kegiatan Diluar Perencanaan, bahkan Pos Anggaran Makan, Minum menelan Biaya hingga Ratusan Miliar Rupiah. Di mana Empati, dan Skala Prioritas untuk Rakyat..???” Tegas Rizwan.

Selain Persoalan Anggaran, Rizwan turut Mempertanyakan Arah Pemanfaatan Dana CSR yang menurutnya harus lebih Transparan, Terukur, dan Berorientasi pada Pemberdayaan masyarakat.

Ia juga Menyoroti Persoalan Penataan Wilayah yang Diduga tidak berjalan sesuai Ketentuan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Menurutnya, Pembangunan Daerah semestinya Dilaksanakan berdasarkan Perencanaan yang jelas, Mengedepankan Kepentingan Publik serta Menghindari Dominasi Kelompok tertentu.

“Pembangunan berjalan Masif, tetapi tidak menentu arah. Ada Dugaan, bahwa Proyek-proyek Pembangunan hanya Dikuasai oleh Segelintir Kelompok serta Pihak-pihak yang memiliki Kedekatan dengan Lingkaran Kekuasaan. Apakah Praktik Oligarki, dan Tata Kelola yang Amburadul seperti ini akan terus kita biarkan berlangsung..???” Ujarnya.

Soroti Pengawasan, Dan Penegakan Hukum..!!!

Persoalan lain yang menjadi Perhatian PETISI 26, dan BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor adalah Efektivitas Pengawasan serta Penegakan Hukum terhadap berbagai Laporan Dugaan Penyimpangan.

Rizwan menilai sejumlah Persoalan Hukum yang menjadi Perhatian masyarakat belum menunjukkan Perkembangan Penyelesaian yang Memberikan Kepastian. Kondisi tersebut, menurutnya, Berpotensi Menurunkan Kepercayaan Publik terhadap Institusi Penegak Hukum.

“Penegakan Hukum di Kabupaten Bogor Terkesan jalan di tempat. Tidak ada satu pun Kasus Besar yang Jelas Ujungnya, seolah ada Kekuatan Besar yang melindungi hingga Para Pelaku menjadi Kebal Hukum. Bahkan, Fungsi Pemberantasan Korupsi dari Lembaga sekelas KPK pun terlihat seperti Ayam Sayur, dan Tidak Bertaji saat Berhadapan dengan Persoalan di Kabupaten Bogor,” Kritiknya.

Ia menegaskan, setiap Laporan Dugaan Penyimpangan harus Ditindaklanjuti secara Profesional, Transparan, dan Berdasarkan Ketentuan Hukum yang berlaku. Tidak boleh ada Pihak yang mendapatkan Perlakuan Istimewa di Hadapan Hukum.

Serukan Persatuan Masyarakat Sipil, Desak Evaluasi Pemerintah Pusat..!!!

Menyikapi berbagai Persoalan tersebut, Rizwan Riswanto Menyerukan Konsolidasi Besar Seluruh Elemen masyarakat Sipil di Kabupaten Bogor.
Ia mengajak Aktivis, Mahasiswa, Akademisi, Tokoh masyarakat, Kalangan Buruh, Organisasi Kemasyarakatan, hingga Pelaku Usaha Lokal untuk Mengesampingkan Kepentingan Sektoral, dan Membangun Gerakan Bersama demi Mendorong Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Menurutnya, Persoalan yang Menyangkut Kepentingan masyarakat Luas Tidak Boleh Hanya Menjadi Perdebatan di Ruang Publik, tetapi harus Disampaikan melalui Mekanisme Pengaduan, dan Saluran Konstitusional kepada Pemerintah Pusat.

“Saya meminta Seluruh Elemen masyarakat Sipil untuk Bersatu padu Menghadapi Keadaan Sesungguhnya di Kabupaten Bogor. Kita harus Menyatukan Suara, Merapatkan Barisan, dan Membawa Persoalan Darurat Tata Kelola serta Penegakan Hukum Kabupaten Bogor ini langsung ke hadapan Presiden RI, dan Pemerintah Pusat agar Segera Dilakukan Intervensi sert Evaluasi Menyeluruh,” Pungkas Rizwan.

PETISI 26 bersama BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor berharap Pemerintah Daerah, dan Seluruh Lembaga terkait dapat Memberikan Penjelasan secara Terbuka Terhadap berbagai Persoalan yang disampaikan.

Masyarakat juga Berhak Memperoleh Informasi yang Transparan mengenai Pengelolaan Anggaran, Pelaksanaan Pembangunan, Pemanfaatan Dana CSR serta Tindak lanjut atas Laporan Dugaan Pelanggaran Hukum.

NARAHUBUNG MEDIA:
Sekretariat Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu (PETISI 26)
BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor.

Teamred.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *