KUA, Dan Camat Tanjung Bintang Disorot.!!! Berita Acara Pembatalan Nikah Siri Tuai Kontroversi, Bupati Diminta Turun Tangan.!!!
NEWSBIN86.COM LAMPUNG SELATAN — Sebuah Berita Acara tertanggal 2 November 2026 yang Melibatkan Unsur Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Bintang, dan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, menuai Sorotan serius. Dokumen tersebut memunculkan Pertanyaan mengenai Dasar Hukum, Kewenangan serta Pemahaman Aturan Perkawinan yang digunakan dalam Menyampaikan Pernyataan, bahwa Suatu Pernikahan Siri dinyatakan tidak Sah serta harus dibatalkan. Newsbin, pada Rabu, 18/11/2026.
Berdasarkan Dokumen yang diterima Redaksi, Berita Acara tersebut Mencantumkan lima Pihak yang Terlibat, yakni Agus Arifudin dari Unsur KUA Tanjung Bintang, Rangga Giri Wibowo dari Unsur Kecamatan Tanjung Bintang, Dinda Karna Sari dari Unsur Keluarga, Andrizal Suharto, dan Keyla Lidya Putri yang masing-masing dicantumkan sebagai Suami serta Istri.
Dalam Dokumen itu tertulis, bahwa berdasarkan Pengakuan Pihak Keempat, dan Kelima, telah Terjadi Pernikahan yang disebut Dilangsungkan oleh Fadli di Desa Lematang pada Agustus 2026.
Namun, bagian yang Menjadi Perhatian Adalah Pernyataan, bahwa Pernikahan tersebut Dianggap Tidak Sah, baik menurut Agama maupun Hukum Negara. Bahkan, Dokumen itu menyebut Perkawinan harus Dibatalkan, dan Para Pihak dipisahkan, dengan Mencantumkan Persetujuan Pihak Keempat serta Kelima.
PERTANYAAN BESAR: ATAS DASAR HUKUM APA PERNIKAHAN DINYATAKAN TIDAK SAH..???
Persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Sebab, Status Sah atau Tidaknya suatu Perkawinan merupakan Persoalan Hukum yang harus Diperiksa berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Fakta Pelaksanaan Akad Nikah.
Dalam Perspektif Hukum Islam, Sah atau Tidaknya Perkawinan berkaitan dengan Terpenuhi atau Tidaknya Rukun, dan Syarat Nikah. Sementara itu, dalam Hukum Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengatur Ketentuan mengenai Keabsahan serta Pencatatan Perkawinan.
Karena itu, muncul Pertanyaan Mendasar: Apakah sebelum Berita Acara tersebut Dibuat, sudah dilakukan Pemeriksaan Terhadap Wali Nikah, Saksi, Ijab Kabul serta Unsur lain yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Akad..???
Jika belum dilakukan Pemeriksaan secara Menyeluruh, atas dasar apa Unsur KUA, dan Kecamatan menyimpulkan, bahwa Perkawinan tersebut tidak Sah menurut Agama maupun Hukum Negara..???
Lebih jauh, apakah Berita Acara yang Ditandatangani Para Pihak tersebut memiliki Kewenangan Hukum untuk Membatalkan Suatu Perkawinan, atau hanya Merupakan Pernyataan, dan Kesepakatan Para Pihak..???
BUPATI LAMPUNG SELATAN DIMINTA EVALUASI..!!!
Keterlibatan Unsur KUA, dan Kecamatan dalam Dokumen tersebut Patut menjadi Perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Khususnya apabila terdapat Dugaan Penyampaian Informasi yang tidak Didasarkan Pada Pemeriksaan Hukum secara Menyeluruh.
Bupati Lampung Selatan diminta melakukan Evaluasi, dan Meminta Klarifikasi Resmi kepada Camat Tanjung Bintang serta Kepala KUA Tanjung Bintang Terkait Dasar Hukum, Prosedur, dan Kewenangan dalam Penyusunan Berita Acara tersebut.
Apabila dalam Pemeriksaan Ditemukan Pelanggaran Prosedur atau Penyalahgunaan Kewenangan, Tindakan Administratif sesuai Ketentuan harus Dipertimbangkan oleh Pejabat yang Berwenang.
Publik juga Berhak mengetahui Apakah Berita Acara tersebut kemudian Dijadikan Dasar Penyampaian Informasi kepada Bupati Lampung Selatan, dan Pihak-pihak lainnya.
JANGAN SAMPAI BERITA ACARA MENJADI ALAT UNTUK MENETAPKAN STATUS HUKUM TANPA DASAR YANG JELAS..!!!
Persoalan Perkawinan bukan Perkara Administratif yang bisa Diselesaikan hanya Dengan Membuat Kesepakatan tertulis. Apalagi jika di dalamnya terdapat Pernyataan, bahwa suatu Perkawinan Tidak Sah menurut Agama, dan Negara.
KUA sebagai Institusi yang memiliki Tugas, dan Fungsi di Bidang Pelayanan Keagamaan serta Kecamatan sebagai Unsur Pemerintahan Daerah, diharapkan memberikan Penjelasan berdasarkan Aturan yang benar, dan Tidak menyampaikan Kesimpulan Hukum di Luar Kewenangannya.
Hingga Publikasi Nasional ini diterbitkan, Redaksi masih Memerlukan Klarifikasi dari Sdr. Agus Arifudin Selaku Pihak yang dicantumkan dari Unsur KUA Tanjung Bintang, Rangga Giri Wibowo dari Unsur Kecamatan Tanjung Bintang serta Pihak-pihak terkait mengenai Dasar, dan Proses Penyusunan Berita Acara tersebut.
Media NEWSBIN86.COM akan membuka ruang Hak Jawab, dan Klarifikasi bagi Seluruh Pihak Terkait demi Menjaga Keberimbangan Pemberitaan.
Bersambung..!!!
Teamred.
