Putusan PTUN Bandung Tidak Merubah Keadaan
NEWSBIN86.COM SUKABUMI – Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dalam perkara No. 137/G/2026/PTUN.BDG yang mengabulkan Gugatan Sdr. Ence Benno terhadap SK Bupati No. 400.10.2/kep.513-DPMD/2026 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya adalah sebuah Keputusan Hukum yang harus kita hormati. Newsbin, pada Kamis, 19/11/2026.
Namun, harus dipahami, bahwa dengan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi TUN yang akan ditempuh oleh Bupati Sukabumi, maka Putusan PTUN Bandung tersebut tidak merubah keadaan. Tidak bisa dieksekusi. Sdr. Ence Benno tidak serta merta dapat kembali menduduki Jabatan sebagai Kepala Desa Babakanjaya.
Sebuah Putusan Pengadilan baru bisa dieksekusi/dilaksanakan manakala telah Berkekuatan Hukum Tetap, dan Final (inkracht van gewijsde).Dengan Upaya Hukum Banding, maka Proses Gugatan TUN tersebut belum sampai pada Titik Berkekuatan Hukum Tetap.
Harus menunggu sampai Adanya Putusan dari PTTUN, bahkan bisa sampai ke Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI manakala salah satu Pihak merasa belum mendapatkan Keadilan.
Upaya Hukum Banding diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Khususnya Pasal 122 hingga Pasal 130. Pasal-pasal tersebut menetapkan ketentuan mengenai siapa yang dapat mengajukan Banding, Tenggang waktu Pengajuan serta Prosedur yang harus diikuti.
Dengan Upaya Hukum Banding yang akan ditempuh oleh Bupati Sukabumi, maka nantinya Majelis Hakim PT-TUN (Judex Juris) akan Menguji, Menilai, dan Memeriksa kembali Pertimbangan serta Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama PTUN (Judex Facti).
Apakah telah terjadi Kekeliruan dalam menerapkan Hukumnya. Apakah Terdapat Kekeliruan dalam Penilaian Fakta, dan Alat Bukti.
Apakah Judex Facti kurang Cermat atau Salah Mempertimbangkan Fakta Persidangan, Bukti Tertulis, Keterangan Saksi/Ahli, atau hal-hal yang Relevan dalam Perkara.
Apakah terdapat pertimbangan hukum yang tidak lengkap atau tidak jelas. Apakah terdapat Ketidaktepatan dalam Menilai Keabsahan KeputusanTUN dari Bupati Sukabumi.
Semua itu akan diperiksa kembali. Sudah barang tentu ini akan memakan waktu yang cukup lama, dan Menguras Pikiran, Tenaga, Waktu serta Biaya yang tidak sedikit.
Dengan Upaya Banding yang Berproses (maupun nanti Kasasi), maka SK Bupati Sukabumi secara Hukum masih dianggap Sah, dan Berlaku.
Sdr. Ujat Sudrajat masih tetap menjabat sebagai Kepala Desa Babakanjaya yang Sah dengan segala Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan yang melekat sampai dengan Masa Jabatannya berakhir secara Definitif.
Demikian pula BPD Babakanjaya masih tetap bisa menjalan Fungsi Pengawasan, dan Menampung Aspirasi Warga Desa Babakanjaya.
Para Pengurus RT/RW tetap dapat menjalan tanggung-jawabnya seperti biasa tanpa terganggu dengan Putusan PTUN tersebut.Ibarat isi Bensin di SPBU, semuanya dimulai lagi dari NOL.
Nara Sumber: Gerakan Masyarakat Babakanjaya Bersatu (GMBB) Ketua,SAEPUL TAVIP.
Red Newsbin86.
