GAWAT..!!! DIDUGA ADA PERMAINAN UANG Rp10 JUTA OLEH OKNUM JPU, BA EKSEKUSI SUAMI EVI TERTAHAN 10 HARI
NEWSBIN86.COM LAMPUNG TIMUR – Dugaan Praktik Penyalahgunaan Kewenangan oleh Oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lampung Timur menjadi Sorotan Serius. Newsbin, pada Kamis, 19/11/2026.
Persoalan ini Mencuat setelah Adanya Pengakuan Pihak Keluarga Terpidana mengenai Dugaan Kesepakatan Uang sebesar Rp10 juta yang dikaitkan dengan Tuntutan, dan Putusan Perkara Pidana Sdr. Mujiadi Saputra.
Berdasarkan Keterangan Evi Fitria, Istri dari Terpidana Sdr. Mujiadi Saputra, Dugaan Kesepakatan tersebut Berkaitan dengan Harapan Agar Tuntutan Maupun Putusan Suaminya tidak Melebihi Satu Tahun Penjara. Kenyataan yang terjadi, Sdr. Mujiadi Saputra justru dijatuhi Hukuman 15 bulan Penjara.
Yang lebih Memprihatinkan, dalam Komunikasi dengan Teamred pada 16 November 2026, Oknum JPU, Muhammad Ilham Wiratama tersebut Membenarkan Adanya Pembicaraan atau Kesepakatan Uang Rp10 juta, Tetapi Menyatakan Belum Terjadi Transaksi Pembayaran.
Pernyataan tersebut Justru Menuai Pertanyaan Besar, Atas Dasar Apa Pembicaraan atau Kesepakatan Mengenai Uang Dikaitkan dengan Tuntutan, dan Putusan Perkara Pidana..???
Apakah Praktik semacam ini dapat Dibenarkan dalam Institusi Penegak Hukum..???
Sorotan berikutnya Tertuju pada Penerbitan Berita Acara (BA) Eksekusi yang Diduga tidak bersamaan, meskipun Kedua Terpidana disebut berada dalam Satu Rangkaian Perkara (1 Paket).
BA Eksekusi Atas Nama Mat Mujianto disebut diterbitkan pada 3 Juni 2026, sedangkan BA Eksekusi Atas Nama Mujiadi Saputra baru Diterbitkan atau baru Dikirim ke Lapas Sukadana pada 13 Juni 2026. Terdapat selisih waktu 10 hari yang hingga kini membutuhkan Penjelasan Resmi, bahkan Evi Fitria Mengeluhkan Dokumen BA Eksekusi Suaminya sempat Tertahan selama 10 hari.
Dugaan Penahanan Dokumen tersebut Menimbulkan Pertanyaan Serius mengenai Transparansi, Profesionalitas, dan Kesetaraan Pelayanan dalam Pelaksanaan Administrasi Eksekusi.
JULIO KECAM KERAS, JANGAN JADIKAN PERSIDANGAN SEKADAR FORMALITAS..!!!
Julio, selaku Tim Investigasi DPD, BPAN Aliansi Indonesia sekaligus Penerima Kuasa dari Evi Fitria, menyampaikan Keprihatinan sekaligus Mengecam Keras apabila Benar Terdapat Oknum Aparat Penegak Hukum yang Menyalahgunakan Kewenangan untuk Kepentingan Pribadi.
“Bagaimana masyarakat Bisa Percaya Terhadap Proses Penegakan Hukum, Apabila sebelum Persidangan berjalan sudah Muncul Dugaan Pembicaraan Kesepakatan Mengenai sejumlah Uang yang Dikaitkan dengan Tuntutan, dan Putusan..??? Jangan sampai Persidangan hanya Menjadi Formalitas, sementara masyarakat justru Mempertanyakan Apakah Hasil akhirnya sudah Diarahkan Jauh sebelum Proses Persidangan dimulai,” Tegas Julio.
Menurut Julio, Dugaan Kesepakatan Uang Rp10 juta yang dikaitkan dengan Tuntutan, dan Putusan Perkara harus Menjadi Perhatian Serius Pimpinan Kejaksaan.
Begitu pula dengan Perbedaan Tanggal Penerbitan/Pengiriman BA Eksekusi 3 Juni, dan 13 Juni 2026 yang harus Dibuka secara Transparan.
“Jika benar Dokumen Negara berupa BA Eksekusi sempat Tertahan, dan Dikaitkan dengan Permintaan Uang, ini bukan Persoalan Administrasi Biasa.
Harus ada Pemeriksaan Menyeluruh. Siapa yang Bertanggung jawab, apa Alasannya, dan Apakah ada Kepentingan Tertentu di balik Keterlambatan tersebut..???” Lanjutnya.
Julio juga Menegaskan, Pihaknya tidak ingin Persoalan ini Berhenti Sebatas Klarifikasi Lisan. Ia akan dorong agar Dugaan Tersebut Diperiksa oleh Bidang Pengawasan Kejaksaan serta Diteruskan kepada JAMWAS Kejaksaan Agung, Apabila ditemukan Indikasi Pelanggaran.
Apabila Bukti-bukti Mengarah pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi atau Pemerasan dalam Jabatan, Pihaknya juga Mendorong Pelaporan Kepada Aparat Berwenang, Termasuk KPK sesuai Kewenangannya.
KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TIMUR DITANTANG BUKA FAKTA..!!!
Redaksi Newsbin86.com telah melayangkan Surat Konfirmasi dan Permohonan Klarifikasi Tertulis Nomor: 194/RED-BIN/SM/XI/26 tertanggal 18 November 2026 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur.
Surat tersebut memuat delapan Pokok Pertanyaan, mulai dari dugaan Kesepakatan Uang Rp10 juta, Pengakuan Oknum JPU, Komunikasi Diluar Persidangan, Perbedaan Penerbitan/Pengiriman BA Eksekusi, hingga Kemungkinan Pemeriksaan Internal Terhadap Pihak-pihak terkait.
Kini Publik menunggu Keberanian, dan Keterbukaan Institusi Kejaksaan Negeri Lampung Timur untuk Memberikan Jawaban secara Resmi.
Hukum tidak boleh Diperjualbelikan. Jabatan bukan Alat untuk Menekan Masyarakat.
Dan Dokumen Negara Bukan Alat Tawar-menawar untuk kepentingan Pribadi!
Catatan Redaksi: Seluruh informasi mengenai Dugaan Kesepakatan Uang, dan Penahanan BA Eksekusi masih Memerlukan Pemeriksaan serta Pembuktian lebih lanjut.
Redaksi Membuka Ruang Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Klarifikasi kepada Oknum JPU, Muhammad Ilham Wiratama maupun Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur.
Bersambung..!!!
Teamred.
