Etika Pejabat Lebak Runtuh, Sekjen Himakom: Rakyat Butuh Perbaikan, Bukan Tontonan Adu Mulut!
NEWSBIN86.COM LEBAK – Insiden memalukan yang melibatkan Bupati Lebak, Moch. Hasbi Jayabaya, dan Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, dalam acara Halal Bihalal di Pendopo Bupati, Senin (30/3/2026), menuai kecaman keras dari Aktivis Mahasiswa. Newsbin, Pada Selasa,31/03/2026.
Perselisihan terbuka yang dipicu oleh singgungan aturan delegasi tugas hingga ungkapan bernada personal tersebut dinilai sebagai cermin buruknya etika kepemimpinan di Kabupaten Lebak.
Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Komunikasi (Himakom), Rafik Hariri, angkat bicara mengenai kegaduhan ini. Menurutnya, tindakan kedua pucuk pimpinan Daerah tersebut sangat tidak patut dan mencederai kepercayaan publik, terutama di momen yang seharusnya penuh dengan nilai silaturahmi.
“Apa yang terjadi di Pendopo itu adalah tontonan yang memuakkan. Di saat rakyat Lebak sedang berjuang bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi, para pemimpinnya justru sibuk pamer ego dan saling serang secara personal di depan umum. Ini adalah bentuk dekadensi etika pejabat publik yang sangat nyata,” tegas Rafik dengan nada tajam.
Rafik menilai, perdebatan mengenai pasal-pasal tugas wakil bupati hingga pengunggkitan status masa lalu di hadapan tamu undangan menunjukkan bahwa fokus pemerintah daerah saat ini hanya tertuju pada konflik internal kekuasaan, bukan pada pengabdian.
Ia memaparkan data lapangan bahwa Kabupaten Lebak masih memiliki pekerjaan rumah yang menumpuk, mulai dari infrastruktur yang rusak di wilayah pelosok, rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), hingga akses pendidikan yang belum merata.
“Kabupaten Lebak ini masih tertinggal jauh. Infrastruktur jalan di Desa-desa masih banyak yang hancur, angka putus sekolah masih menghantui, dan ekonomi rakyat sedang lesu. Harusnya energi bupati dan wakil bupati itu digunakan untuk mencari solusi atas kemiskinan, bukan malah ribut di acara Halal Bihalal hanya karena urusan panggil-memanggil kepala dinas,” tambah Rafik.
Mahasiswa melalui Himakom mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati segera mengakhiri drama politik ini dan kembali bekerja secara profesional sesuai mandat rakyat. Rafik memperingatkan bahwa jika pola komunikasi pemimpin daerah tetap kekanak-kanakan, maka pembangunan di Lebak akan semakin stagnan.
“Kami tidak butuh klarifikasi soal ‘intonasi suara’ atau pembelaan diri setelah keributan terjadi. Yang rakyat butuhkan adalah kerja nyata. Jika mereka tidak bisa bersinergi, maka yang paling dirugikan adalah jutaan rakyat Lebak yang menggantungkan nasib pada kebijakan mereka. Stop akting di depan publik, mulailah bekerja untuk kemajuan Lebak!” pungkasnya.
Red
