GAWAT!!! CAMAT TANJUNG BINTANG DIDUGA REKAYASA PERNYATAAN, BUPATI LAMPUNG SELATAN TERANCAM MENERIMA LAPORAN MENYESATKAN
NEWSBIN86.COM LAMSEL – Dugaan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Kecamatan Tanjung Bintang kembali Menjadi Sorotan Tajam. Kali ini, Perhatian Tertuju kepada Camat Tanjung Bintang yang Diduga Membuat Pernyataan Bersama Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) serta Pihak-pihak terkait yang Berpotensi Menimbulkan Persepsi Berbeda Mengenai Fakta Pernikahan Agama yang sebelumnya telah terjadi. Newsbin, pada Minggu, 15/11/2026.
Sorotan tersebut muncul setelah Adanya Surat Pernyataan Pengakuan yang Diduga dibuat oleh Terduga Pelaku. Dalam Dokumen tersebut, Terduga Pelaku disebut mengakui secara Sadar telah Menikahi seorang Anak Perempuan yang masih duduk di Bangku Kelas IX Salah Satu SMP Negeri di Bandar Lampung secara Agama.
Jika isi Dokumen tersebut Benar, dan Dapat Dipertanggungjawabkan, maka muncul Pertanyaan Serius, Mengapa Kemudian Terdapat Pernyataan Baru yang seolah-olah Menyebutkan, bahwa Pernikahan tersebut baru akan dilaksanakan, tetapi Dibatalkan karena tidak Memenuhi Persyaratan Hukum yang berlaku..???
ADA DUA PERNYATAAN YANG PERLU DIUJI KEBENARANNYA..!!!
Perbedaan Keterangan tersebut menimbulkan Tanda Tanya Besar. Sebab, apabila Sebelumnya Telah Ada Pengakuan, bahwa Pernikahan Secara Agama sudah Dilaksanakan, bagaimana mungkin kemudian Muncul Narasi, bahwa Pernikahan tersebut Belum Terjadi, dan Hanya Sebatas Rencana yang Akhirnya Dibatalkan..???
Apakah Camat Tanjung Bintang bersama Pihak KUA telah melakukan Verifikasi secara Menyeluruh Terhadap Pengakuan tersebut Sebelum Menyampaikan Laporan kepada Bupati Lampung Selatan..???
Ataukah Terdapat Fakta Penting yang Belum Disampaikan secara Utuh kepada Kepala Daerah..???
Persoalan ini Tidak Boleh Dianggap Sekadar Persoalan Administrasi atau Pembatalan Rencana Pernikahan.
Apabila Benar Telah Terjadi Perkawinan secara Agama Terhadap Anak yang Masih Berusia Dibawah Umur, Fakta tersebut Tetap Harus Diperiksa secara Serius oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
JANGAN SAMPAI LAPORAN KEPADA BUPATI MENUTUP FAKTA SEBENARNYA..!!!
Team Investigasi menilai, Bupati Lampung Selatan perlu Meminta Klarifikasi Langsung, dan Melakukan Pemeriksaan Terhadap Seluruh Dokumen serta Kronologi Kejadian.
Jangan sampai Laporan yang disampaikan kepada Kepala Daerah justru hanya Menggambarkan, bahwa Rencana Pernikahan Telah Dibatalkan, sementara Pengakuan Mengenai Dugaan Pernikahan Agama sebelumnya tidak Diungkap secara Utuh.
Apabila Ditemukan Adanya Kesengajaan Memberikan Keterangan yang Tidak Benar atau Menyembunyikan Fakta Penting, Tentu Persoalan Tersebut harus Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan Hukum yang Berlaku.
Terlebih, Perkara ini Menyangkut Seorang Anak yang seharusnya Mendapatkan Perlindungan, bukan Justru Menjadi Objek Penyelesaian Administratif yang mengabaikan Dugaan Tindak Pidana.
APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA TURUN TANGAN..!!!
Dalam Perkara ini, Perlu Ditegaskan, bahwa Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Mengatur Larangan Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak. Ketentuan Pidananya Diatur dalam Pasal 80 Undang-undang tersebut.
Sementara itu, Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak juga Perlu Ditela’ah berdasarkan Ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Ketentuan Pidana lain yang Relevan dengan Fakta Peristiwa.
Karena itu, Aparat Penegak Hukum diminta tidak hanya Memeriksa Terduga Pelaku, tetapi juga Menelusuri Proses Pembuatan Surat Pernyataan, Pihak-pihak yang Terlibat serta Kebenaran Informasi yang Disampaikan kepada Bupati Lampung Selatan.
Camat, KUA, dan Pihak Terkait harus secara Bertanggung jawab Menjelaskan Dasar serta Kronologi Penerbitan Pernyataan tersebut.
Hingga Berita ini Disusun, Dugaan Adanya Rekayasa Keterangan, Konspirasi, maupun Penyampaian Laporan yang Menyesatkan tersebut masih Memerlukan Pembuktian, dan Klarifikasi Resmi dari Pihak-pihak terkait.
Media Newsbin86.Com Membuka Ruang Hak Jawab, dan Klarifikasi kepada Camat Tanjung Bintang, Pihak KUA serta Seluruh Pihak yang disebutkan dalam Pemberitaan ini.
Jangan sampai Fakta Tentang Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tenggelam Dibalik Perbedaan Surat Pernyataan.
Perlindungan Anak harus Menjadi Prioritas, dan Setiap Dugaan Pelanggaran Hukum harus Diperiksa secara Transparan.
Bersambung..!!!
Teamred.
