ISTRI TERDAKWA DIDUGA DAPATKAN CIDRA JANJI, OKNUM JPU LAMPUNG TIMUR TUNDA EKSEKUSI ‘BA’ SELAMA 10 HARI
NEWSBIN86.COM LAMTIM – Istri Terdakwa Mengaku Cidra Janji. Ia menyebut ada Kesepakatan dengan Oknum Jaksa Penuntut Umum, Muhammad Ilham Wiratama, Terkait Vonis Suaminya. Newsbin, pada Selasa, 17/11/2026.
Keterangan itu disampaikan Evi Fitria, istri dari Mujiadi Saputra, kepada Media ini pada Senin (16/11). Menurut Evi Fitria, Kesepakatannya Jelas. Jika Mujiadi Saputra Dituntut 1 Tahun, dan Diputus Dibawah 1 Tahun, maka akan ada Imbalan Rp. 10 Juta kepada JPU. Namun Faktanya, Mujiadi Saputra Dituntut 1 Tahun, tetapi Diputus 15 Bulan.
Setelah itu, Surat Berita Acara Eksekusi atas Nama Mujiadi Saputra Diduga Tertunda.
Buktinya, BA Eksekusi atas Nama Mat Mujianto Terbit tanggal 03 Juni 2026, sementara BA Eksekusi atas Nama Mujiadi Saputra baru Terbit tanggal 13 Juni 2026. Selisih 10 hari, Padahal Satu Paket Perkara.
Perkara Itu Tercatat Dalam Putusan Nomor 75/Pid.B/2026/PN Sdn di Pengadilan Negeri Sukadana.
Dokumen Putusan tersebut sudah Dipegang Redaksi.
Saat Dikonfirmasi melalui apk WhatsApp, pada 16 November 2026, JPU Muhammad Ilham Wiratama Menjawab Soal Selisih 10 hari itu masih Lingkup Tanggung jawabnya, Tetapi Pengerjaan Administrasi Dilakukan Petugas sesuai Tugas Pokok, dan Fungsinya di Kantor Kejaksaan.
JPU juga Membenarkan Adanya Kesepakatan Imbalan Uang sebesar Rp. 10 juta rupiah. Namun JPU Membantah hal tersebut baru Sebatas Kesepakatan belum ada Transaksi antara Istri Terdakwa, dan JPU.
Padahal, JPU Dilarang Berkoordinasi dengan Terdakwa atau Keluarganya Diluar Kepentingan Sidang. Koordinasi hanya boleh Dilakukan di Persidangan, melalui Surat Resmi atau melalui Penasihat Hukum.
Larangan itu diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, yang Diperbarui dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024. Dalam Pasal 7, Jaksa Dilarang Meminta atau Menerima Hadiah atau Keuntungan dalam Bentuk apa pun, dan Dilarang melakukan Permufakatan secara Melawan Hukum dengan Para Pihak yang terkait dalam Penanganan Perkara.
Redaksi Membuka Ruang Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Klarifikasi kepada Pihak Kejaksaan, JPU yang disebutkan, dan Seluruh Pihak Terkait sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Team/Riyanto.
