Banjir Terus Berulang Di Cidahu, Jaya Taruna Soroti Dugaan Penyempitan Sungai Cikalang, Dan Pemanfaatan Sempadan

0
WhatsApp Image 2026-11-14 at 13.49.56
Bagikan ke :

NEWSBIN86.COM SUKABUMI – Banjir yang kerap Merendam Jalan Raya Cidahu, Khususnya di depan Kawasan PT. SSA, Desa Pondokkaso Tonggoh, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, kembali menjadi Perhatian Publik. Newsbin, pada Sabtu, 14/11/2026.

Kali ini, Sorotan mengarah pada Kondisi Sungai Cikalang yang Diduga mengalami Penyempitan Aliran di sejumlah titik, sehingga memunculkan Pertanyaan mengenai Fungsi Sungai, dan Pemanfaatan Kawasan sempadannya.

Ketua AJI-SU, Jaya Taruna, Meminta Pemerintah, dan Instansi Teknis tidak hanya Berfokus pada Penanganan Genangan ketika Banjir terjadi. Menurutnya, perlu dilakukan Pemeriksaan menyeluruh terhadap Kondisi Sungai, mulai dari Wilayah Hulu di Desa Pondokkaso Tonggoh hingga Aliran Hilir yang melewati Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda.

Dalam Keterangannya kepada Team Newsbin86, Sabtu (14/11), Jaya Taruna Mengungkapkan Adanya Indikasi Perubahan Lebar Aliran Sungai di Sekitar Pagar Kawasan PT. Kino maupun Pagar Milik Warga.

“Indikasi Penyempitan Aliran Sungai Cikalang harus Menjadi Perhatian Serius. Pemerintah perlu Memastikan Apakah Kondisi tersebut Berkaitan dengan Bangunan, Pagar, atau Pemanfaatan Lahan di Kawasan Sempadan Sungai. Jangan sampai Persoalan Tata Ruang justru Memperbesar Risiko Banjir bagi masyarakat,” Ucapnya.

Ia Menegaskan, Persoalan ini tidak semestinya dipandang Sebatas Persoalan antara Perusahaan, dan Warga yang berada di sekitar Bantaran Sungai. Lebih dari itu, Keberadaan Sungai merupakan Bagian dari Sistem Lingkungan yang memiliki Fungsi Penting bagi Keselamatan masyarakat, dan Keseimbangan Ekosistem.

SOROT ATURAN GARIS SEMPADAN SUNGAI..!!!

Jaya Taruna turut Mengingatkan, bahwa Pemanfaatan Kawasan Sempadan Sungai memiliki Ketentuan Hukum yang harus Dipatuhi. Salah satunya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Ia menjelaskan, penetapan garis sempadan tidak bisa dilakukan dengan asumsi bahwa seluruh sungai memiliki batas perlindungan yang sama. Penentuannya harus mempertimbangkan karakteristik sungai, keberadaan tanggul, kondisi wilayah perkotaan maupun luar perkotaan, serta persyaratan teknis yang berlaku.

“Jangan sampai ada anggapan bahwa kawasan sempadan sungai bisa dimanfaatkan tanpa batas. Harus ada kepastian mengenai garis sempadannya, Termasuk Pemeriksaan Terhadap Dasar Hukum, dan Legalitas Penggunaan Lahan di sekitar Aliran Sungai,” Tegasnya.

Selain itu, Ketentuan Pengelolaan Sungai juga Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. Regulasi tersebut menjadi Salah Satu Landasan dalam Menjaga Fungsi Sungai, termasuk Perlindungan Terhadap Kawasan di sekitarnya.

Menurut Jaya Taruna, apabila terdapat Indikasi Penyempitan Akibat Aktivitas Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai Ketentuan, Kondisi tersebut harus Dibuktikan Melalui Pemeriksaan, dan Pengukuran Teknis oleh Instansi Berwenang.

Ia meminta tidak boleh ada Pembiaran apabila ditemukan Aktivitas yang berpotensi Mengurangi Kapasitas Aliran Sungai, dan Meningkatkan Ancaman Banjir.

DESAK BBWS, DAN PEMKAB SUKABUMI LAKUKAN PEMERIKSAAN..!!!

Untuk memastikan Penyebab Banjir yang terus berulang, Jaya Taruna Mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas Pekerjaan Umum serta Instansi terkait segera Turun Langsung ke Lokasi.

Pemeriksaan tersebut dinilai perlu Mencakup sejumlah Aspek Penting, antara lain:

  1. Pengukuran Kondisi, dan Lebar Aliran Sungai Cikalang dari Hulu hingga Hilir.
  2. Pemeriksaan serta Kejelasan Penetapan Batas Garis Sempadan Sungai (GSS).
  3. Penelusuran Keberadaan Bangunan, Pagar, maupun Aktivitas Pemanfaatan Lahan di Sepanjang Bantaran.
  4. Pemeriksaan Kemungkinan Adanya Penyumbatan, Sedimentasi, atau Perubahan Alur Sungai.
  5. Evaluasi Kapasitas Aliran Sungai dalam Menampung Debit Air Ketika Curah Hujan Tinggi.

Ia menilai, Penanganan Banjir tidak boleh Berhenti pada Kegiatan Pembersihan Drainase atau Normalisasi Sungai yang hanya Bersifat sementara.

Pemerintah harus Menemukan Penyebab Mendasar agar Persoalan Serupa Tidak Terus Menghantui masyarakat setiap Musim hujan.

“Jangan menunggu sampai ada Korban Jiwa baru Dilakukan Langkah Serius. Keselamatan masyarakat harus Menjadi Prioritas. Pemeriksaan harus dilakukan secara Terbuka, Objektif, dan Profesional. Jika nantinya Ditemukan Pelanggaran, siapa pun yang Terbukti Melanggar harus Diproses sesuai Ketentuan Hukum,” Tandasnya.

PUBLIK MENUNGGU KEJELASAN, DAN LANGKAH NYATA..!!!

Berulangnya Banjir di Jalan Raya Cidahu Menjadi Pekerjaan Rumah yang Membutuhkan Penanganan Lintas Instansi. Dugaan Penyempitan Sungai Cikalang maupun Persoalan Pemanfaatan Kawasan Sempadan kini Perlu Dijawab melalui Fakta Lapangan, bukan sekadar Asumsi atau Saling Menyalahkan.

Hingga Diperlukan hasil Pemeriksaan Resmi, Penyebab Utama Banjir tersebut belum dapat dipastikan. Karena itu, Keterlibatan Pemerintah, dan Instansi Pengelola Sungai Menjadi Penting untuk Memberikan Penjelasan Berdasarkan hasil Kajian Teknis.

Masyarakat berharap Persoalan ini tidak Kembali berlalu Tanpa Penyelesaian. Sebab, Banjir yang terus Berulang bukan hanya Mengganggu Aktivitas Pengguna Jalan, tetapi juga Menyangkut Keselamatan Warga serta Perlindungan Lingkungan.

Teamred.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *