APBD Barsel 2027 Diproyeksikan Hanya Rp. 992 Miliar, Turun Rp. 126 Miliar Dari Tahun Sebelumnya
NEWSBIN86.COM BUNTOK – Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) diproyeksikan kembali mengalami tekanan pada tahun anggaran 2027. Setelah mengalami penurunan cukup besar dalam APBD Perubahan 2026, nilai anggaran daerah tahun mendatang direncanakan kembali menyusut hingga berada di kisaran Rp992 miliar. Newsbin, pada Senin, 09 November 2026.
Penurunan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan awal Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Barito Selatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Selatan, Dr. Ita Minarni, ST., MM., saat dikonfirmasi wartawan usai rapat bersama DPRD, Senin (9/11/2026), membenarkan bahwa proyeksi APBD 2027 mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, berdasarkan perhitungan sementara terhadap transfer pemerintah pusat, kemampuan anggaran daerah pada 2027 hanya berada di sekitar Rp992 miliar atau berkurang kurang lebih Rp126 miliar dibandingkan APBD Perubahan 2026.
Jika melihat perjalanan postur anggaran daerah, APBD murni Barsel tahun 2026 sebelumnya mencapai Rp1,388 triliun. Namun, dalam APBD Perubahan 2026, jumlah tersebut terkoreksi menjadi sekitar Rp1,188 triliun.
Kini, pada perencanaan tahun anggaran 2027, pemerintah daerah kembali dihadapkan pada kondisi fiskal yang lebih terbatas.
“Tahun tadi awalnya APBD kita Rp1,388 triliun. Namun turun di perubahan menjadi Rp1,188 triliun. Nah, tahun 2027 ini turun lagi, karena berdasarkan transfer terpusat yang turun, jadi hanya sekitar Rp992 miliar,” Ucap Setda Kabupaten Barito Selatan, Ita Minarni.
Ia menjelaskan, dengan kondisi anggaran yang tersedia saat ini, ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas. Bahkan, berdasarkan struktur anggaran sementara, alokasi yang tersedia diperkirakan lebih banyak terserap untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, sementara anggaran operasional juga mengalami pengurangan dibandingkan tahun 2026.
Kondisi tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengatur prioritas belanja, terutama untuk memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Pembahasan RAPBD 2027 bersama TAPD, dan Banggar DPRD pun belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Dalam rapat tersebut, pembahasan diminta untuk diskors setelah Ketua DPRD menyoroti rendahnya postur anggaran yang tersedia bagi Kabupaten Barito Selatan.
Situasi ini menunjukkan, bahwa Penurunan Transfer dari Pemerintah Pusat tidak hanya berdampak pada Angka dalam Dokumen APBD, tetapi juga Berpotensi Mempersempit ruang gerak Pemerintah Daerah dalam Membiayai berbagai Kebutuhan Pembangunan.
Dengan Proyeksi Anggaran sekitar Rp992 miliar, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan bersama DPRD Dituntut Lebih Cermat Menentukan Skala Prioritas, agar Keterbatasan Fiskal tidak sampai Menghambat Program Pembangunan Strategis Maupun Pelayanan yang menjadi Kebutuhan masyarakat.
Herman.
