Sikapi Unjuk Rasa, Ketua DPRD Kotabaru Nyatakan Siap Tindaklanjuti Tuntutan Rakyat
NEWSBIN.COM Kotabaru – Menghadapi kerumunan masa saat unjuk rasa damai pada Kamis (04/09) oleh beberapa perwakilan organisasi masyarakat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru, Suwanti, menyatakan akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Newsbin, pada Rabu, 10 September 2025.
“Semua fraksi sudah menyampaikan komitmen. Kami akan segera menindaklanjuti aspirasi ini, semoga langkah kami benar-benar memberi manfaat besar bagi masyarakat Kotabaru,” ungkapnya.
Orang yang merupakan politisi PDI P juga menegaskan bahwa aksi damai ini menjadi evaluasi bagi DPRD untuk bekerja lebih responsif ke depan untuk lebih baik lagi
Aksi dimulai dari titik kumpul di depan Siwalk Siring Laut, lalu berjalan menuju Kantor DPRD Kabupaten Kotabaru dengan estimasi massa sekitar 25 hingga 50 orang.
Terpantau beberapa elemen masyarakat yang bergabung antara lain : Syahriansah, A.Md., dari Komunitas Aksi Penyelamat Kotabaru (KAPAK) (1), Hamdani, dari Ikatan Nelayan Saijaan (INSAN) (2), Noor Ifansyah, S.H., M.H. Praktisi Hukum (3), Ahmad Gafuri, S.H., M.Hum Anggota KAHMI (4), M. Arsad Al Madani, S.M,Pemuda Revolusi (5), RI to, AC ARUN (6), dan Suhermanto, S.P., M.P, Pemuda Tani Indonesia (7).
Kedatangan masa di halaman Gedung DPRD, disambut baik oleh Ketua DPRD yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Wakil Ketua I Awaludin, S.Hut., Wakil Ketua II Khairil Anwar, serta sejumlah anggota dewan lainnya.
Orasi masa yang berlangsung sejuk dan damai itu dihadiri sejumlah orang penting yakni : Kapolres, AKBP Doli M. Tanjung, S.I.K, Dandim 1004/KTB Letkol Inf Cecep Cahyadi, S.E., M.I.Pol, Danlanal, Letkol Laut (P) M. Harun Al Rosyid S.T., M.Tr.Opsla, Kapten Laut PM Vira Evendi.
Dalam penyampaian aspirasinya, massa menyuarakan sejumlah tuntutan strategis, di antaranya:
- Evaluasi Kinerja DPRD – Mendesak efisiensi anggaran perjalanan dinas agar dialihkan untuk penanganan banjir dan krisis air bersih.
- Penanganan Banjir – Menuntut normalisasi drainase dan sungai secara menyeluruh.
- Pemberantasan Tambang Ilegal – Mendesak penindakan terhadap aktivitas tambang tanpa izin.
- Transparansi Proyek – Menolak dugaan praktik “fee” proyek hingga 20 persen.
- Perlindungan Hak Lahan – Menolak penggusuran sewenang-wenang dan konflik agraria.
- Pencemaran Lingkungan – Mendesak penanganan serius dugaan pencemaran di sekitar PT. SDE.
- Kesejahteraan Nelayan – Menuntut perlindungan hak nelayan tradisional dan ketersediaan BBM subsidi.
Komitmen DPRD dan Eksekutif – Menuntut APBD 2026 fokus pada banjir, kekeringan, dan efisiensi perjalanan dinas.
Sementara itu, Koordinator aksi, Wahid Hasyim, S.H., menegaskan aspirasi ini bukan sekedar kritik, tapi lebih ke hal kepentingan umum baik untuk pemerintah maupun masyakarat itu sendiri.
“Kami hadir untuk menyuarakan kepentingan rakyat. DPRD dan pemerintah harus lebih serius, transparan, dan proaktif menanggapi persoalan banjir, lahan, hingga kesejahteraan nelayan,” ujarnya. Rzq.
