Komisi I DPRD Kotabaru Kunjungi 3 Kementrian Laksanakan Tupoksi Khusus Penguatan Peran Pengawasan
NEWSBIN86.COM Kotabaru – Dalam rangka kunjungan kerja, Ketua beserta anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru menhadiri 3 kementerian terkait pada 6 hingga 10 Januari 2026. Newsbin ,pada Kamis, 08 Januari 2026.
Pada kesempatannya, Ketua Komisi I DPRD Kotabaru, Sandri Alfandi, menerangkan bahwa kunjungan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) khususnya penguatan peran pengawasan, legislasi, dan penganggaran serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Kementerian yang menjadi tujuan, lanjut Sandri, di antaranya : Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 7 Januari 2026, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada 8 Januari 2026, serta Kementerian Komunikasi dan Digital pada 9 Januari 2026.
Di Kemendagri fokus pada pembahasan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penataan kelembagaan dan urusan pemerintahan, hubungan kewenangan pusat dan daerah, serta penguatan peran DPRD dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Sementara di KemenPANRB pembahasan meliputi reformasi birokrasi nasional dan implementasinya di daerah, penilaian indeks reformasi birokrasi, manajemen kinerja ASN, hingga penyederhanaan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
Sedangkan pada kunjungan ke Kementerian Komunikasi dan Digital, Komisi I DPRD Kotabaru menyoroti penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi aplikasi layanan pemerintahan daerah, keamanan data, serta peningkatan layanan digital publik.
“Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh masukan kebijakan dan sinkronisasi regulasi pusat dan daerah, sekaligus memperkuat kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan,” kata Sandri.
Pada akhir ungkapnya pihaknya ingin memastikan kebijakan daerah sejalan dengan kebijakan nasional, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan reformasi birokrasi, serta optimalisasi digitalisasi layanan pemerintahan, khususnya di wilayah kepulauan. Rzq.
