Guru Honorer Terpinggirkan Di Tengah Gemerlap Program Populis
NEWSBIN86.COM Sukabumi – Oleh : Ujang Suherman, S. Pd.,Ketua Persatuan Orang Tua Peserta Didik Seluruh Sukabumi (POPDIKSI). Pemerintah tampak begitu Sigap ketika berbicara soal Program Populis. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh paling Nyata. Anggaran besar digelontorkan, Pelaksana Direkrut, bahkan Pegawainya bisa menerima Penghasilan hingga seratus ribu rupiah perhari. Program ini di Promosikan sebagai Solusi Strategis untuk masa depan Generasi Bangsa. Newsbin, pada Kamis, 8 Januari 2026.
Namun pada saat yang sama, ada Ironi yang sulit dibantah, Guru Honorer tetap hidup dalam Ketidakpastian, dan ketimpangan kesejahteraan.
Di ruang – ruang Kelas, Guru Honorer mengajar dengan Beban Kerja Penuh, Tanggung jawab yang sama dengan Guru ASN, tetapi menerima Penghasilan yang jauh dari kata layak.
Mereka dituntut untuk Profesional, Berdedikasi, dan Loyal, namun Negara seolah lupa memenuhi kewajiban dasarnya. Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang seharusnya menopang Kualitas Pendidikan, justru tak mampu menjadi Instrumen Nyata Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer.
Pertanyaannya kemudian mengemuka, Kemana sebenarnya arah kebijakan pendidikan kita..???
BOSP yang Kehilangan Ruh Keadilan, BOSP kerap dibungkus dengan Jargon Peningkatan Mutu Pendidikan.
Namun dalam Praktiknya, Dana ini lebih banyak tersedot pada kebutuhan Administratif, dan Operasional rutin.
Ruang fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Honorer sangat terbatas, bahkan cenderung dihindari karena Alasan Regulasi.
Akibatnya, Guru Honorer menjadi Korban Sistem. Mereka bukan Prioritas, hanya Pelengkap.
Negara terlihat sangat serius membiayai Konsumsi Jangka Pendek, tetapi Abai pada Pembangunan Manusia Jangka Panjang.
Ironisnya, Pendidikan selalu disebut sebagai Investasi Masa Depan, tetapi para Pelakunya justru dibiarkan bertahan hidup seadanya.
Sukabumi : Guru Honorer Menunggu Keberpihakan Daerah
Di tingkat daerah, persoalan ini semakin terasa, termasuk di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Guru honorer telah lama menjadi isu klasik yang berulang, tetapi jarang disertai terobosan kebijakan. Pemerintah daerah tampak lebih sering hadir dalam forum, rapat, dan seremonial pendidikan, namun minim langkah konkret untuk menyentuh akar persoalan.
Belum terlihat Kebijakan Daerah yang benar – benar Progresif untuk:
Menambah Insentif Guru Honorer secara Signifikan dari APBD;
Menjamin Keberlanjutan Penghasilan Guru Non-ASN;
Menempatkan Kesejahteraan Guru sebagai Indikator Utama Pembangunan Pendidikan Daerah;
Yang terjadi justru sebaliknya. Guru Honorer terus diminta bersabar, sementara Anggaran Daerah bergerak lebih cepat ke Program – Program yang dampaknya mudah dipamerkan secara Politis.
Jika Pemerintah Daerah serius ingin meningkatkan Kualitas Pendidikan, maka Guru Honorer seharusnya menjadi Prioritas Utama, bukan catatan kaki dalam kebijakan.
Anak Kenyang, Guru Lapar;
Program makan bergizi tentu penting.
Namun kebijakan akan kehilangan maknanya jika anak – anak yang kenyang diajar oleh Guru yang lapar – secara Ekonomi, dan Keadilan.
Pendidikan tidak bisa dibangun hanya dengan Logistik, Tanpa Martabat, dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik.
Kualitas SDM tidak lahir dari dapur umum, tetapi dari ruang kelas yang hidup, dan itu hanya mungkin jika Gurunya dihargai secara layak.
Saatnya Mengoreksi Arah Kebijakan
POPDIKSI menilai, ketimpangan ini bukan semata soal anggaran, melainkan soal keberpihakan kebijakan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk di Kota dan Kabupaten Sukabumi, perlu berhenti berlindung di balik regulasi. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menempatkan guru honorer sebagai bagian penting dari solusi, bukan masalah yang ditunda.
Jika guru terus dipinggirkan, maka jangan berharap pendidikan melahirkan generasi unggul. Dan jika pendidikan gagal, maka sepopuler apa pun program pemerintah, masa depan Bangsa tetap berada di Persimpangan.
Sudah saatnya kebijakan pendidikan berhenti mengejar citra dan mulai memuliakan guru—secara nyata, bukan sekadar retorika.
Red Newsbin.
