PADA MEGA PROYEK PT. ADIKARYA DISINYALIR BANYAK PENYIMPANGAN, DAN PIHAK KEMENTRIAN PUPR JANGAN TUTUP MATA

NEWSBIN86.COM Jawa Barat – Dugaan Proyek Kementria PUPR Asal Jadi, yang terkesan Dipaksakan oleh Kementerian PUPR Jawa Barat. Yang keberadaannya bukan hanya di Sukabumi saja, melainkan Proyek Kementrian PUPR untuk wilayah Sukabumi menggunakan Anggaran Puluhan Miliar Rupiah. Newsbin, pada Selasa, 18/11/2025.

Kepala Desa Mekarsari, dan Desa Caringin, Kecamatan Cicurug saat diminta Keterangan seputar Proyek Kementrian PUPR yang di kerjakan oleh PT. ADIKARYA mengatakan, Pihak PT. ADIKARYA hanya Sosialisasi kepada Desa atau masyarakat Tentang Izin mulai melaksanakan kegiatan Proyek Peningkatan, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama Kewenangan Daerah di BBMS Citarum (INPRES TAHAP II) Sumber Dana APBN.

Akan tetapi pada saat ditanya Tentang Apakah Pihak dari PT. ADIKARYA selaku Pelaksana Proyek tersebut menerangkan atau memberikan Detail Rencana Anggaran Biaya (RAB)..??? Dengan Tegas Pihak Desa mengatakan Tidak Ada Sama Sekali.

Dari hasil Team Investigasi dilapangan, Proyek tersebut Diduga di Supkonkan oleh Pihak PT. ADIKARYA, menurut Sumber Dilapangan, “Untuk Matrial kami tidak mengetahui sama sekali, Pengadaanya langsung oleh Pihak PT. ADIKARYA, kami (red). Pekerja hanya menerima Upah Pekerjaan,” Ucapnya.

Pihak PT. ADIKARYA saat diminta Klarifikasi, AI saat mengatakan, “Saya hanya Pelaksana bukan Pemilik Pekerjaan, ini milik PUPR di Bandung Kantornya,” Jelasnya.

AI juga membenarkan, Pihaknya sudah Melaksanakan Sosialisasi, AI juga menerangkan, “Proyek ini Proyek Jawa Barat, tidak hanya di Sukabumi, sebenernya saya juga tidak punya hak untuk memberikan Keterangan. Nanti biar ada yang Menghubungi dari Pihak yang lebih Kompenten,” Jawab Prihal tersebut.

Mepa salah satu Tokoh Pergerakan di Sukabumi saat diminta tanggapan seputar Permasalahan dilapangan mengatakan, “Proyek tersebut terkesan tidak ada Taransparansi atau Keterbukaan Informasi Public (KIP) yang dilakukan Pihak Pengusaha, seperti Mensosialisasikan atau memberikan Rencana Anggaran Bangunan (RAB) kepada Pihak Desa atau Masyarakat sehingga Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Daerahnya bisa Optimal, dan Masyarakat pasti akan menjaga Kegiatan Pelaksaan Proyek PUPR tersebut, Karena Mereka Merasa Dilibatkan Dalam Pelaksanaan Pembangunan,” Ungkapnya.

Mepa juga menyayangkan, “Sulitnya Ditemukan Plang Kegiatan Proyek tersebut, Seolah atau Terkesan Kegiatan Pembangunan ini disembunyikan, Seharusnya Plang Proyek di letakkan ditempat yang gampang di lihat, tidak hanya satu titik, apa lagi menurut informasi, Kantor Direksikidnya juga Sangat Sulit Ditemukan, Apa masih bisa di katakan, Terkesan Menghindar dari Beberapa Kejelasan Proyek tersebut,” Tutupnya.

Teamred.